Wayan Supadno
Berikut ini pengalaman saya pribadi selama ini dalam proses membangun 5 Dapur MBG/SPPG. Betapa sangat menyentuh hati jika pengalaman tersebut dikaitkan data dan fakta lapangan. Pentingnya intervensi politik ke ranah publik. Ada ilmu hikmahnya.
1). Ketika saya minta staf saya agar koordinasi dengan seorang Kades agar dicarikan tanah untuk dibeli mau dibangun Dapur MBG/SPPG. Spontan banyak yang ikut melibatkan diri bahkan harga dimurahkan, jika betul untuk Dapur MBG.
2). Lima orang Kades lainnya yang kenal pada telpon saya. Minta tolong agar di desanya juga dibangun Dapur MBG/SPPG dengan beragam alasannya. Karena desanya terpencil dan tertinggal. Mereka butuh investor konkret. Untuk membangun SDM penerusnya.
3). Pembangunan belumlah kelar tapi yang melamar kerja tiap hari meluber. Utamanya anak-anak lulusan SLTA dan ibu-ibu usia sekitar 30 sd 50 an. Mau ikut masak. Tapi pelamar latar belakang Sarjana/D4 Gizi sangat kurang padahal saya butuh banyak.
Data BPS terbaru bahwa 80 sd 90 juta keluarga di Indonesia 48,52% atau setara 40 juta keluarga adalah berpendapatan di bawah 2 juta/bulan dan lama pendidikan 8,8 tahun, tidak sampai lulus SMP. Jumlah anggota keluarga rerata 4,7 jiwa/keluarga.
Artinya penghasil anak bayi lahir 6 jiwa per menit di Indonesia (BPS) dominan berasal dari keluarga miskin yang berpendidikan tidak tamat SMP. Karena yang berpendidikan tinggi dan makmur enggan nikah, kalaupun nikah usia tua dan tidak mau punya anak atau satu anak cukup.
Data tersebut jika kita analisa berarti tahun 2045 saat HUT Ke 100 Kemerdekaan Indonesia. Yang lahir saat ini usia mereka 20 sd 30 tahun. Mereka yang saat ini umurnya 1 sd 10 tahun. Mereka yang saat ini prevalensi stuntingnya 20,6%, IQ 78 dan tinggi hanya 158 Cm.
Mereka berasal dari desa tertinggal dan ekonomi rendah serta pendidikan rendah. Mereka calon pemimpin misal anggota DPRD dan lainnya. Jika para politisi tanpa aksi intervensi kebijakan politiknya, baik arah pembangunan dan anggaran APBN. Lalu siapa lagi ?
Rasio gini kesenjangan sosial. Di perkotaan Indonesia 0,399 hampir sempurna gagal. Di pedesaan kepemilikan luas tanah ada 17 juta KK punya sawah hanya 0,3 hektar/KK (BPS), tapi segelintir orang menguasai jutaan hektar wujud sawit, hutan industri dan tambang.
Solusinya, pemerintah sebagai pengelola negara wajib melakukan intervensi ke publik wujud kebijakan politik.
1). Makan Bergizi Gratis di daerah terisolir pendapatan rendah sentra penghasil bayi terbesar di Indonesia.
2). Perluasan pemerataan dan kemudahaan program KUR agar mengejar ketertinggalan.
3). Sesegera mungkin reformasi agraria dengan cara tidak melanjutkan HGU perusahaan yang habis masa berlakunya dan lainnya lalu didistribusikan ke rakyatnya.
Semua di atas agar terwujud keadilan sosial makmur sejahtera.
Salam Inovasi 🇮🇩
Wayan Supadno
Pak Tani
HP 081586580630