Menteri Perdagangan telah diganti oleh Bapak Zulkifli Hasan, di mata saya selaku petani sosok beliau terasa pas. Selama ini banyak peduli hal ekonomi mikro faktual lapangan pola kerakyatan. Perhatian ke masyarakat bawah, semoga juga pada pangan dan petani sawit.
Punya andil pelepasan kawasan kehutanan yang tidak berhutan (gundul) jadi kebun sawit pada masa jadi Menteri Kehutanan. Agar tidak rawan kebakaran atau kebanjiran, karena ada tegakan batang sawit. Seperti Malaysia sawit bagian dari hutan jadinya tidak diusili oleh Eropa.
Kata kunci mengatasi sawit petani dan migor adalah harus berangkat dari kesejahteraan di hulu agar hilir dapat barangnya. Mustahil bisa berkelanjutan di hilir (migor), jika di hulu (petani) tidak sejahtera dapat laba untuk menghidupi keluarganya. Itu rantai pasoknya.
Konsekuensi logisnya kembali ke pola semula 2 tahun lalu. Terapkan pungutan ekspor (PE) oleh BPDPKS dan pajak ekspor (BK) oleh Kemenkeu. Sekaligus dicabut pola DMO, DPO dan migor Rp 14.000 non subsidi karena melawan Hukum Pasar, alurnya ;
1. Karena harga pupuk kimia dan herbisida sebagai komponen utama biaya penyerta produksi hingga 55%, sejak perang Rusia Ukraina naik tajam 2x lipatnya, berdampak pada biaya produksi (HPP) di petani Rp 1.800/kg TBS. Ini pondasi utamanya agar petani aman sejahtera.
2. Karena ongkir ke pabrik (PKS) dan lainnya. Maka harga TBS di PKS minimal harus Rp 3.500/kg (sekalipun di Malaysia Rp 5.200). Jika rendemen CPO 20% maka setara Rp 17.500/kg CPO (sekalipun harga CPO di pasar global USD 1,69 atau Rp 25.000).
3. Hak negara, selisih harga CPO domestik minimal Rp 17.500 ke pasar global Rp 25.000 = Rp 7.500/kg CPO. Itu setara 34 juta ton CPO ekspor/tahun x Rp 7.500/kg = Rp 255 triliun/tahun melalui pungutan ekspor (PE) BPDPKS dan pajak ekspor (bea keluar/BK), PPN di PKS Rp 146 triliun dan devisa Rp 515 triliun/tahun di Kemenkeu.
4. Dana sebesar itu bisa dipakai untuk subsidi BBM dan migor khusus kemasan sederhana Rp 14.000/liter. Dengan demikian petani sejahtera karena harga Rp 3.500/kg TBS di PKS dapat laba sehat dari HPP Rp 1.800/kg TBS. Pengusaha pabrik migor dan CPO kontinu. PKS lancar ekspor lalu tidak tutup.
5. TBS petani ada kepastian pasar dan kebun terawat sebagaimana mestinya. Arus kas negara aman dapat pajak dan devisa banyak. Pelanggan CPO migor di masyarakat dunia tidak kecewa. Masyarakat kurang mampu bisa dapat migor Rp 14.000/liter beredar luas. Petani dan pekerja batal jadi TKI Malaysia. Itu terjadi karena normatif tanpa melawan Hukum Pasar.
Salam 🇲🇨
Wayan Supadno
Pak Tani
HP 081586580630
