Saat ini Indonesia sedang ” terjebak dan terkunci ” urusan sawit dan migor. Akibat mengeluarkan peraturan tanpa dasar telaah staf berbasiskan data fakta lapangan apa adanya. Jadi krisis semua terancam dan mengeluh. Di antaranya ;
1. Petani, pengusaha PKS dan eksportir terancam bangkrut semua. Karena kebun makin terbengkalai tidak dipanen akibat PKS tutup. Dampak dari ekspor CPO tidak jalan. Saat ini justru stok CPO, maksimum kapasitas mau kadaluarsa asam tinggi sebanyak 6,1 juta ton.
2. Migor Rp 14.000/liter non subsidi janjinya berlimpah, faktanya tidak jadi kenyataan. Padahal butuhnya hanya 194.000 ton/bulan dari total produksi kita 4,3 juta ton/bulan.
3. Pemerintah tidak dapat pendapatan. Biasanya tahun 2021 dapat pungutan ekspor Rp 5,9 triliun/bulan di BPDPKS. Di Kemenkeu pajak ekspor Rp 7,1 triliun/bulan dan devisa dapat Rp 43 triliun/bulan.
4. Pelanggan CPO di berbagai negara pada kecewa berat. Karena Indonesia dianggap bukan mitra usaha yang baik karena melanggar 6K. Konsisten, kontinuitas, kualitas, kuantitas, kecepatan dan ketepatan dalam melayani.
Lalu, apa solusi konkret terukur logis sesuai dasar HPP, rantai pasok dan hukum pasar serta aplikatif ?
1. Selamatkan petani sawit dan PKS. Agar segera bisa buka PKS dan menyerap TBS petani. Dengan cara menguras stok lama 6,1 juta ton. Agar mudah cabut beban DMO – DPO, flush out di antaranya pajak ekspor $ 288/ton, pungutan ekspor $ 200/ton dan flush out $ 200/ton. Total $ 688/ton. Setara Rp 11 juta/ton.
2. Jika stok CPO 6,1 juta ton sudah habis. Kembali berlakukan pungutan dan pajak ekspor yang normatif masuk akal dan etis. Yaitu maksimal Rp 4 juta/ton. Agar harga CPO domestik Rp 16 juta/ton. Atau CPO global Rp 20 juta/ton – Rp 4 juta/ton pungutan pajak.
Jika itu yang terjadi simulasi yang akan didapat ;
1. Karena harga CPO Rp 16 juta/ton, maka harga di petani Rp 3 juta/ton. Setara rendemen CPO 20% dari TBS. Atau 20% dari TBS Rp 3 juta harga CPO Rp 15.000 ( Rp 15.000 : 5 = Rp 3.000 an). Space Rp 1 juta/ton untuk ongkir dari PKS ke pelabuhan dan lainnya. Petani sejahtera.
2. Pendapatan negara lewat BPDPKS dan Kemenkeu. Jumlah ekspor 3 juta ton/bulan x Rp 4 juta ton CPO/bulan = Rp 12 triliun/bulan. Karena biasanya jumlah ekspor 3 juta ton/bulan. Dana Rp 12 triliun/bulan ini bisa untuk subsidi B30, Migor murah, riset dan lainnya. Devisa kembali bisa dapat lagi Rp 43 triliun/bulan memperkuat negara.
Simulasinya, Migor Rp 14.000/liter. Butuhnya hanya 194.000 ton/bulan (Pidato Pak Jokowi). HPP migor Rp 20.000/liter di pabrik migor. Berikan subsidi bukan dana APBN tapi dari BPDPKS Rp 10.000/liter. Beban BPDPKS Rp 10.000/liter x 194.000.000 liter/bulan = Rp 1,94 triliun/bulan. Masyarakat miskin terbantu konkret terukur dana subsidi dari sawit ( non ) APBN. Disalurkan oleh Bulog atau RNI milik BUMN.
Salam 🇲🇨
Wayan Supadno
Pak Tani
Dewan Pakar Sawit
HP 081586580630
