Tadi siang kami melakukan zoom meeting intensif hanya 3 orang saja. Ada dari pengusaha kebun sawit plus PKS, ada dari pengusaha pabrik migor dan petani (saya sendiri).
Fokus diskusinya :
” Mencari solusi untuk negeri dengan saling berbagi. “
Intinya berpikir serius mencari solusi berbasiskan latar belakang masing – masing. Yang setiap harinya dilakukan karena memang semua praktisi, hanya saja kebetulan dituakan di komunitasnya. Motivasinya berbagi karena memahami negeri sendiri.
Kesimpulan rekomendasinya ;
1. Semua tanpa kecuali harus loyal total kepada keputusan Presiden Joko Widodo agar secepatnya dilakukan ekspor lagi, agar CPO tidak menumpuk lalu PKS kembali buka mengolah TBS nya petani.
2. DMO dan DPO dicabut, Migor murah Rp 14.000/liter kemasan sederhana harus disubsidi dari dana pungutan ekspor BPDPKS dan pajak ekspor Kemenkeu. Agar tiada hambatan ekspor.
3. Kembali diberlakukan pungutan ekspor (PE) oleh BPDPKS dan pajak ekspor (bea keluar/BK) oleh Kemenkeu senilai selisih antara harga CPO domestik dan global. Sebagai pagar agar ada parsial untuk dalam negeri.
4. Harga CPO domestik harus minimal Rp 17.500/kg agar setara harga TBS petani di PKS Rp 3.500 (rendemen 20%). Karena biaya produksi TBS petani Rp 1.800/kg dampak harga pupuk herbisida naik 2x lipat sejak perang Rusia Ukraina.
5. Selisih harga CPO domestik dengan CPO global adalah hak negara. Misal saat ini USD 1,69 (Rp 25.000/kg) maka hak negara Rp 7.500/kg. Jika jumlah ekspor 34 juta ton negara dapat Rp 255 triliun/tahun. PPN Rp 146 triliun dan devisa Rp 515 triliun/tahun.
6. Agar migor murah Rp 14.000/liter untuk masyarakat kurang mampu yang hanya 2,5 juta ton/tahun, tidak mengganggu hukum pasar. Maka harus disubsidi dari BPDPKS tak ubahnya B30 selama ini disubsidi Rp 110 triliun.
7. Sebagai alternatif CPO dari PTPN (BUMN) yang luas kebunnya 643.500 ha (Ditjenbun). Logikanya menghasilkan CPO 3,6 juta ton/tahun. Cukup untuk migor murah dapat subsidi dari BPDPKS. Agar migor murah pasti ada setiap saat di masyarakat.
8. Pola distribusinya dipercayakan ke BUMN misal Bulog atau RNI. Pembeli migor murah bersubsidi dengan data online KTP terdaftar punya hak, karena kurang mampu.
Penting diketahui rantai pasoknya bahwa ;
1. Migor pantasnya Rp 23.000/liter.
2. Karena CPO domestiknya Rp 17.500/kg.
3. Karena harga TBS nya Rp 3.500/kg.
4. Karena HPP nya TBS petani Rp 1.800/kg
5. Karena harga pupuk herbisida naik 2x lipatnya sejak perang Rusia Ukraina.
” Mekanisme pasar, hukum pasar tidak bisa diintervensi secara permanen tak ubahnya hukum energi. “
Solusinya. Redistribusi pungutan ekspor (BPDPKS) dan pajak ekspor (Kemenkeu) parsial buat subsidi B30 dan migor murah Rp 14.000/liter khusus bagi yang tidak mampu toh pemerintah dapat sekitar Rp 400 triliun/tahun dari sawit saja.
Salam 🇲🇨
Wayan Supadno
Pak Tani
HP 081586580630