Presiden terpilih Prabowo Subianto saat kampanye menjanjikan akan cetak sawah seluas 4 juta hektar selama 5 tahun. Sekarang sudah mulai cetak sawah di Merauke, Sumsel, Kalsel dan Kalteng. Langkah konkret ini patut diacungi jempol. Bagus.
Tambah membanggakan kita, karena dilakukan oleh putra bangsa terbaik. Pengusaha domestik. Bukan pengusaha impor. Misal di Papua oleh H Isam asal Kalsel, di Kalteng oleh H Rasyid asal Pangkalan Bun Kalteng dan lainnya. Juga melibatkan banyak kaum milenial.
Makin menarik lagi, targetnya jadi pertanian berteknologi tinggi. Disejajarkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat, Korsel, Jepang dan Taiwan. Karena memakai mekanisasi, Drone, AI dan lainnya. Agar anak muda dapat minimal Rp 10 juta/bulan.
Walaupun ada pro kontra itu hal biasa. Namanya juga 278 juta penduduk Indonesia. Pasti ucapan dan pikirannya tidak sama, apalagi isi niat di dalam hati. Tapi yang pasti ini langkah logis harus dijalani jika tidak mau impor beras lagi atau swasembada beras.
Pandangan saya pribadi, ini harus dilakukan. Bisa atau tidak bisa, harus cetak sawah. Mengingat indeks kepemilikan sawah petani hanya 0,3 ha/KK ada 16,8 juta KK (BPS). Selain itu rasio ideal mestinya 500 meter/kapita atau setara 14 juta hektar harus punya sawah.
Saat ini luas sawah tinggal 7,1 juta hektar. Menyempit terus dari yang dulunya di atas 10 juta hektar karena alih fungsi lahan untuk perumahan, industri, infrastruktur dan lainnya. Karena alih fungsi lahan tidak bisa dihindari, dampak penambahan jumlah penduduk.
Konkretnya, selama 26 tahun penambahan jumlah penduduk 77 juta jiwa. Karena tahun 1998 jumlah penduduk 201 juta jiwa (BPS). Setara butuh lahan perumahan 1,54 juta hektar, jika 1 hektar untuk 50 unit rumah. Pabrik demi ada lapangan kerja jumlah banyak juga butuh lahan luas.
Sejak 1998 tiada pernah cetak sawah. Kalaupun ada, tidak memadai. Ini yang tidak sinkron paralel. Justru diagonalis negatif. Secara bersamaan jumlah penduduk tambah, semua butuh beras, tapi sawah yang ada alih fungi jadinya makin menyempit. Ini dasar kalkulasi logisnya.
Sehingga sangat wajar kalau impor pangan beras, jagung, gula, kedelai, cabe dan lainnya makin banyak dari tahun ke tahun. Karena kalau sesuai rasionya masih kurang luas 7 juta hektar lagi. Luas 14 juta hektar rasionya dikurang sawah yang ada 7,1 juta hektar lagi.
Uraiannya. Impor beras 5 juta ton setara hasil panen dari luas tanam 5 juta ton : 2,56 ton beras/ha produktivitas lazim = 2 juta hektar lagi. Impor kedelai 3,8 juta ton, setara kurang luas tanam 3,8 juta ton : 1,7 ton/hektar lazim produktivitas kedelai = 2,3 juta hektar lagi.
Gula, jumlah impor 5,3 juta ton/tahun, ini setara luas tanam 880.000 hektar lagi, karena indeksnya 7 ton/ha. Begitu juga jagung. Artinya ekstensifikasi cetak sawah adalah kewajiban mutlak harus dijalankan oleh pemerintah, siapapun presidennya.
Yang kritis, pasti ada. Misal dianggap tebang hutan. Padahal tidak menutup kemungkinan karena APL (Area Penggunaan Lain) yang menurut UU bisa jadi sawah dan lainnya. Bukan kawasan hutan seperti Hutan Produksi Konversi (HPK), Hutan Produksi (HP) apalagi Hutan Lindung (HL).
Ada juga masyarakat yang khawatir gagal, seperti yang sudah – sudah. Padahal itulah proses menuju sukses. Dapatnya ilmu benar, karena belajar dari ilmu hikmah pernah gagal. Ini yang jarang disadari oleh publik. Semoga saja, tidak kalah dengan keledai jatuh pada lubang yang sama.
Ilmu hikmahnya, persis kisah Luqman Al Hakim saat bersama Istri, dengan kudanya. Kuda dituntun, disalahkan. Kuda ditunggangi, juga disalahkan. Apapun yang dilakukan, tetap ada yang menyalahkan. Padahal yang menyalahkan belum tentu berbuat benar.
Yang benar adalah tetap fokus berbuat niat baik, goalkan target. Agar hidupnya bermanfaat. Titik !
Salam 🇮🇩
Wayan Supadno
Pak Tani
HP 081586580630