Saat pengumuman dibukanya kembali ekspor CPO dan migor oleh Presiden Joko Widodo, dikatakan bahwa kebutuhan migor curah hanya 194.000 liter/bulannya. Berarti total kebutuhannya hanya 2,3 juta liter/tahunnya. Sejumlah tersebut harus jadi prioritas pertama ketersediaannya.
Luas kebun sawit milik PTPN (BUMN) 643.500 ha (Ditjenbun Kementan). Logika normatifnya jika produktif mampu menghasilkan 643.500 ha x 25 ton TBS/tahun x 23% rendemen CPO x 70% rendemen migor = 2,6 juta liter migor/tahun. Sudah melampaui kebutuhan. Aman dan pasti.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa PTPN salah satu dari 10 perusahaan milik BUMN yang memberikan kontribusi laba terbesar pada tahun 2021. Prestasi emas sepanjang sejarah laba BUMN terbesar pada tahun 2021, idealnya diamanahkan untuk mengatasi kepastian cukupnya migor rakyat.
Pasca pencabutan larangan ekspor CPO migor. Berlaku kembali kebijakan DPO – DMO yang ” menghantui ” para pelaku usaha, utamanya bagi petani sebagai pemilik ruas paling hulu. Sekalipun Disbun membuat acuan harga TBS Rp 3.600/kg, tetap harga di PKS hanya Rp 1.800/kg TBS. Setara dengan biaya produksi/HPP/BEP. Jadi remis. Tanpa laba.
Apalagi Kementerian Perindustrian akan mencabut subsidi migor rakyat Rp 14.000/liter. Harga ini setara migor di pabrik Rp 11.000/liter, setara juga harga CPO Rp 8.000/kg dan setara harga TBS di PKS Rp 1.700/kg. Petani rantai hulu. Menderita. Bangkrut massal. Iklim usaha bisa rusak. Bukti pentingnya ” telaah staf ” pada pra keputusan.
Karena harga pokok produksi (HPP) petani, sebelum perang Rusia Ukraina hanya Rp 800/kg atau biaya Rp 16 juta menghasilkan 20 ton/ha/tahun. Tapi saat ini biaya Rp 36 juta/ha/tahun menghasilkan 20 ton TBS/ha/tahun. Atau Rp 36 juta : 20 ton = Rp 1.800/kg TBS. Dampak dari harga pupuk dan herbisida naik 2x lipatnya. Plus ongkir ke PKS naik.
Prinsip semakin baik iklim usaha, maka akan makin produktif bagi pengusaha, yang berdampak pada besarnya pajak dan devisa yang diterima oleh pemerintah. Pajak untuk memperkuat APBN sebagai bekal membangun bangsa, devisa untuk impor pangan, sarana investasi dan membayar utang. Kebijakan DMO – DPO. Pencabutan subsidi itu bagian dari proses iklim usaha.
Salam 🇲🇨
Wayan Supadno
Pak Tani
HP 081586580630
