Terenyuh sekali hati saya. Saat mendengar sendiri, bicara di depan mataku sendiri. Sahabat, seorang pengusaha peternakan sapi kapasitas 11.000 an ekor saat ini. Mau PHK massal karyawannya yang banyak sekali. Karena kewalahan menghadapi gempuran daging impor.
Mereka pengusaha dan unsur pimpinan pada heran dengan saya mau beli sapi betina bunting dan dara produktif. Untuk breeding pembiakan di Pangkalan Bun dan kandang di Jawa Barat. Ternyata juga tahu, kalau di Pangkalan Bun Kalteng tidak boleh mendatangkan sapi bunting dan betina.
Ternyata viral kalau pengajuan saya izin rekomendasi penerimaan sapi betina ditolak dengan alasan regulasi daerah. Pada heran. Tapi pada ketawa ngakak. Aneh bin ajaib saja, ujarnya. Kok justru yang boleh masuk yang hanya sapi siap potong saja.
Semalam diskusinya seru, pada nimbrung. Ada yang bilang, Presiden dan Menterinya pada sibuk mencari investor hingga keliling dunia. Tapi ada investor sudah jalan mau pembiakan sapi dihadang, dihambat dan dirusak justru oleh jajarannya Presiden itu sendiri.
Keluhan para pelaku usaha masih klasik ” ruwet ” nya birokrasi. Berlarut – larut lama tidak jelas, tanpa target waktu terukurnya. Persis saling lempar bola. Misal, daerah penerima minta SKKH nya. Sebaliknya daerah pengirim sapi minta izin rekomendasi penerimaannya, sebagai dasar terbitnya SKKH nya.
Seolah ” nol ” tidak tahu lelahnya jadi pelaku usaha di Indonesia. Tidak sadar jika berlarut -larut butuh biaya operasional sangat besar. Akan mendongkrak harga pokok produksi (HPP) berdampak naiknya harga sapi secara massal. Lalu harga pangan mahal.
Protein hewani sulit terjangkau, salah satu imbasnya prevalensi stunting malnutrisi kerdil retardasi mental sulit diturunkan pada wilayah yang harga sapi mahal. Yang paling menakutkan, jadi penyebab kapok investasi produktif. Lalu PHK massal karyawan. Ekonomi masyarakat tidak dinamis.
Terbayang oleh saya, jika usaha penggemukan sapi milik sahabat saya yang populasinya 11.000 an ekor juga ikut ditutup total. Seperti milik sahabat pengusaha peternakan sapi lainnya. Ada yang kapasitasnya 36.000 ekor, ada yang 12.000 ekor, ada ratusan ekor dan banyak lagi pada beberapa tahun terakhir ini.
Pasti jumlah kumulatifnya, akan ada puluhan ribu karyawan kehilangan pekerjaan. Akibat kebijakan impor daging sapi dan daging kerbau yang ugal – ugalan. Hingga pada rebutan kuota. Karena inilah pekerjaan yang sangat mudah. Praktis.
Tidak melelahkan, labanya sangat besar. Makin besar karena lawannya yaitu para peternak pada bertumbangan. Tanpa sadar harga daging selama 10 tahun terakhir naik 2 kali lipatnya. Dari Rp 75.000/kg tahun 2012 jadi Rp 150.000/kg tahun 2022. Volumenya dari 40.000 ton 2012, jadi 276.000 ton tahun 2022. (Data Litbang Kompas). Setara Sapi Bali Jantan 350 kg, sebanyak 2,1 juta ekor, impornya tahun 2021.
Ini asli pemerintah gagal membina peternak rakyatnya. Kalah telak. Peternak teriak tanpa perhatian. Pebisnis investasi di breeding sapi justru dipersulit oleh pemerintah daerahnya. Tapi jualan daging impor diglontor. Hingga ke desa – desa, tanpa punya perasaan betapa sakit hatinya para peternak rakyat Indonesia.
Pas sudah, ini seolah suksesnya Bulog dan PT Berdikari milik BUMN jadi Marketing dan Distributor daging impor agar peternak luar negeri makin makmur. Menguasai pasar daging Indonesia. Makin menjauhkan dari pesan Bung Karno dan Bung Hatta, agar berdaulat dengan ekonomi kerakyatan.
Salam 🇮🇩
Wayan Supadno
Pak Tani
HP 081586580630