Sejujurnya, saya selaku anak bangsa yang berprofesi petani dan peternak. Merasa ikut bertanggung jawab atas makin tingginya volume dan nilai devisa untuk impor pangan saat ini.
Besar harapan saya, agar negara atau pemerintah dalam hal ini. Sungguh serius meresponnya, terhadap makin tingginya impor pangan. Ini hal sangat vital dan fatal. Harus paling prioritas.
Ingat negara yang bisa mengendalikan pangan adalah negara terbaik, begitu juga sebaliknya. Kehormatan, kewibawaan dan kemasyhuran sebuah pemerintahan ada pada kedaulatan pangannya.
Bukan sekedar devisa ratusan triliun per tahun, kapital terbang untuk impor pangan. Bukan juga sekedar banyaknya pangsa pasar barang pangan impor di dalam negeri. Bukan juga banyaknya lahan terlantar masih luas belum produktif.
Tapi ada pada nilai – nilai pemberdayaan anak bangsa di negaranya. Negara terbaik adalah negara yang anak bangsanya makin banyak yang berpartisipasi membangun bangsanya.
Dengan cara memberdayakan dirinya secara kolektif. Karena suksesnya pemerintah membangun SDM dan iklim usahanya. Negara ” wajib ” membangun SDM artinya karakter dan kapasitasnya bernuansa mental inovatif agar kompetitif.
Negara ” wajib ” membangun iklim usaha artinya cipta kondisi agar segenap warganya terangsang untuk melibatkan diri berpartisipasi produktif secara nyata. Setelah produktif didukung agar harga pokok produksi (HPP) rendah agar kompetitif.
Korelasi pembangunan manusia dan iklim usaha adalah kewajiban negara (pemerintah). Karena yang dapat amanah dari rakyat adalah pemerintah. Dengan bekal kumpulan pajak dan hasil non pajak, wujudnya APBN.
Sukses tidaknya sangat dipengaruhi oleh kemampuan ” menjaga kepercayaan amanah rakyat ” nya. Yang terurai melalui strategi rencana pembangunan nasional utamanya hal kepastian pangan masa kini dan masa depan.
Solusinya bukan simptomatik (gejala) saja dengan impor misalnya. Melainkan harus kausatif (sebab) mendasarnya, misal cetak sawah, bendungan dan jaringan irigasi, inovasi membumi, interest rate (bunga bank) rendah, tata niaga berpihak dan lainnya.
Sekali lagi, bahwa pangan soal hidup matinya sebuah bangsa (Bung Karno). Pemerintah secara legitimasi diberi ” kepercayaan ” oleh segenap rakyat Indonesia. Agar terwujud pangan selalu ada cukup dan harga wajar terjangkau. Ini hal serius.
Apa pun caranya dengan bekal APBN dan segala perangkatnya. Baik UU, Peraturan, Pakar, kekayaan alamnya dan lainnya. Rasanya tiada ” Legacy ” lebih indah dibandingkan rasa bangga aman nyaman rakyatnya. Dalam berbangsa karena pangan energinya berdaulat.
Salam 🇲🇨
Wayan Supadno
Pak Tani
HP 081586580630