Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2023 melaporkan banyak hal menarik disimak. Utamanya terkait kemiskinan dan ketimpangan kekayaan maupun daya beli (rasio gini). Secara nasional, perkotaan dan pedesaan. Begitu juga prosentase kemiskinan antar pulau di perkotaan dan pedesaan.

1. Rasio Gini Nasional ada tren naik dari 0,381 pada tahun 2020, tapi jadi 0,388 pada Maret 2023.

2. Rasio Gini di Pedesaan justru mengalami penurunan dari 0,317 pada tahun 2020, jadi 0,313 pada Maret 2023.

3. Rasio Gini di Perkotaan mengalami kenaikan tajam, dari 0,393 tahun 2022, jadi 0,409 pada Maret 2023.

4. Kemiskinan Nasional 9,36% atau sebanyak 25,9 juta KK. Di pedesaan 12,22% dan perkotaan hanya 7,29%.

5. Sebaran kemiskinan terbanyak di Papua pedesaan 26,73% dan perkotaan 6,13% saja.

6. Kemiskinan terendah dan tidak jauh beda antara perkotaan dan pedesaan justru di Kalimantan. Di pedesaan 6,88% dan perkotaan 4,45%.

Data – data di atas menyampaikan pesan sebagai berikut dampak dari kebijakan politik dan sebaiknya pembuat kebijakan politik bisa belajar dari data ini, untuk sebuah kebijakan politik yang lebih akomodir. Ini sangat penting. Sebuah pesan bijak, ” Bekerjalah dasarnya data dan tujuan demi data lebih baik lagi “.

Artinya sebagai berikut ;

1. Pedesaan.

Sekalipun di pedesaan prosentase kemiskinannya lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Tapi kesenjangan sosial ekonomi, rasio gini, lebih rendah. Relatif sama antara si kaya dan si miskin. Begitu juga daya belinya. Berdampak lebih punya stabilitas nasionalnya.

Penurunan rasio gini dari 0,317 (2020) jadi 0,313 (Maret 2023), bisa jadi dampak langsung dari kebijakan dana desa yang rerata minimal Rp 1 miliar/desa/tahun. Ini akan membangun iklim usaha utamanya infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat maupun potensi alamnya.

2. Perkotaan.

Sekalipun di perkotaan lebih sedikit yang miskin. Tapi percepatan naiknya kekayaan untuk daya beli meninggalkan yang lainnya. Karena rasio gini meroket dan menakutkan sekali. Dari 0,393 (2020) jadi 0,409 (Maret 2023). Kebanyakan orang memperkaya sedikit orang agar jadi cepat super kaya. Dampaknya mudah dihasut stabilitas mudah terganggu.

Ini tidak lepas dari kebijakan sistem ekonomi liberalis. Dipacu lagi oleh minimnya jumlah pengusaha pencipta lapangan kerja dan pemilik kekayaan tinggi dengan daya beli kuat. Singkat cerita, pengusaha yang jumlahnya sedikit tersebut didorong ramai – ramai agar cepat kaya raya. Oleh para buruhnya. Proses kapitalisasi dan konglomerasi.

Kesimpulannya :

Akan terjadi proses melubernya kekayaan orang kota yang jumlahnya teramat sedikit maksimal 3,41% (pengusaha). Mengarah ke pedesaan. Karena daya belinya kuat, membeli massal aset masyarakat pedesaan yang daya belinya rendah. Sawah pekarangan pedesaan makin banyak dikuasai pemodal dari perkotaan.

Solusinya ;

1. Membangun sumber daya manusia (SDM) pengusaha agar berkapital besar dan punya daya beli kuat.

2. Yang jumlahnya agar tidak hanya 3,41% saja, minimal harus 5%.

3. Agar terjadi proses distribusi pendapatan lebih merata guna meningkatkan daya belinya lebih merata juga.

4. Hal paling patut diwaspadai jika yang ada hanya sedikit tersebut masih banyak investor asing (PMA).

5. Tentu hal mutlak harus dibangun stimulus daya rangsang agar masyarakat gemar investasi biasa disebut iklim usaha dan riset hilirisasi inovasi.

6. Jika ini terus tidak terkendali, bisa melahirkan kecemburuan sosial dan ancaman stabilitas nasional.

Salam 🇮🇩
Wayan Supadno
Pak Tani
HP 081586580630