Sebuah kampung di dekat rumah saya di Cibubur, dulu ramai sekali. Kehidupan masyarakat dinamis, warung, toko, rumah sewa pada laris. Karena pabrik di dekatnya masih operasional. Wajar masyarakatnya semangat sibuk produktif.
Tapi saat ini sepi, bahkan leasing kendaraan dan KPR rumah banyak yang macet. Daya beli jatuh, tabungan sebagian habis dan rentan miskin. Tak jarang ada saja kasus kriminal mulai terjadi. Karena pabriknya tutup, di PHK semua.
Di Pangkalan Bun Kalteng, usaha saya masih ecek – ecek, sebagian pekerja kebun dan kandang sapi maupun kolam ikan patin. Minimal 50 orang berasal dari Lombok NTB. Pekerja keras rerata dapat Rp 6,5 juta/bulan.
Jika di Lombok NTB ada yang mau investasi peternakan sapi integrasi dengan kebun seperti saya. Mereka tidak perlu jauh – jauh ke Kalimantan. Begitu juga para TKI, jika di dalam negeri banyak lapangan kerja mereka tidak mau jadi TKI.
Ilmu hikmahnya, sangat korelatif antara kehadiran pebisnis sebagai investor jadi lokomotif perekonomian suatu daerah atau bangsa. Banyak tidaknya pengangguran sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak investasi dan ekspansinya para pebisnis.
Efek Terhadap Ekonomi Mikro (Individu & Rumah Tangga)
1). Pendapatan hilang. Orang yang menganggur tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.
2). Daya beli menurun. Karena tidak ada pendapatan, maka konsumsi rumah tangga akan turun. Ini berdampak langsung pada bisnis kecil dan UMKM yang bergantung pada belanja masyarakat.
3). Kesehatan mental menurun. Pengangguran jangka panjang bisa menimbulkan stres, kecemasan, bahkan depresi. Ini memengaruhi produktivitas jika nanti kembali bekerja.
4). Skill menurun. Orang yang terlalu lama menganggur bisa kehilangan kemampuan atau tidak mengikuti perkembangan industri, membuat mereka makin sulit mendapat pekerjaan baru.
Efek Terhadap Ekonomi Makro (Negara & Sistem Ekonomi)
1). Penurunan Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin banyak orang menganggur, semakin rendah output nasional. Tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi utama.
2). Penerimaan pajak berkurang. Ketika orang tidak bekerja, mereka tidak membayar pajak penghasilan. Ketika konsumsi turun, pajak PPN juga menurun. Negara kehilangan sumber pendanaan.
3). Beban negara bertambah. Pemerintah harus menyediakan bantuan sosial, subsidi, dan program pelatihan untuk para penganggur. Ini membebani APBN.
4). Meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Pengangguran memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin, meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi.
5). Instabilitas sosial dan politik Jika jumlah pengangguran tinggi dan berlangsung lama, potensi munculnya kerusuhan sosial meningkat. Misal demonstrasi, kriminalitas, protes terhadap kebijakan pemerintah.
Kalkulasi Logis
1). Skala Mikro (Individu)
Misalnya seorang sarjana teknik lulusan baru tidak bekerja selama 1 tahun. Potensi gaji yang hilang =
Rp 6 juta per bulan × 12 bulan = Rp 72 juta per tahun
Jika ada 1 juta orang seperti ini menganggur:
Rp 72 juta × 1 juta = Rp 72 triliun hilang dalam satu tahun
2). Skala Makro Nasional.
Kita ambil data riil dari Indonesia:
Menurut BPS jumlah penganggur = 7,86 juta orang
Rata-rata produktivitas per tenaga kerja di Indonesia = sekitar Rp 100 juta per tahun (konservatif).
Maka potensi kontribusi PDB yang hilang =
7,86 juta × Rp 100 juta = Rp 786 triliun/tahun
Jika tarif pajak rata-rata 10%:
Potensi pajak yang hilang = 10% × Rp 786 triliun = Rp 78,6 triliun/tahun
Ini belum menghitung beban sosial (BLT, subsidi listrik, pelatihan kerja, dll) yang harus ditanggung negara.
Contoh Nyata Makro ;
1). Krisis Ekonomi Indonesia 1998
Ribuan perusahaan tutup akibat krisis moneter.
Jumlah pengangguran melonjak hingga lebih dari 15 juta orang.
Pemerintah terpaksa mencetak uang dan menaikkan subsidi sosial.
Dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga muncul reformasi politik besar-besaran.
2). Pandemi COVID-19 (2020–2021)
BPS mencatat lebih dari 20 juta orang terdampak pengangguran dan jam kerja berkurang.
PDB Indonesia terkontraksi -2,07% pada 2020.
Pemerintah harus mengalokasikan Rp 600 triliun lebih untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk bansos dan subsidi.
Kesimpulan kerugiannya meliputi ;
Menurunkan produktivitas nasional, mengurangi penerimaan negara berimplikasi membebani APBN
Memperbesar kemiskinan dan ketimpangan lalu mengancam stabilitas sosial dan politik
Itu sebabnya pemerintah dan sektor swasta harus aktif menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas SDM, utamanya jiwa kemandiriannya.
Salam Mandiri 🇮🇩
Wayan Supadno
Pak Tani
HP 081586580630