Hingga saat ini belum ada satupun dari Capres Cawapres yang mengumandangkan perihal beras di masa depan. Baik itu swasembada beras, ketahanan beras dan kesejahteraan produsen beras (petani padi). Semua masih level ” janji narasi ilustrasi” seperti yang sudah – sudah tiap mau pemilu.

Sekali lagi, belum ada Capres dan Cawapres yang bicara ” strategi dan cara ” yang mau ditempuh agar tiada impor beras karena swasembada beras. Juga belum ada yang bicara cara agar petani padi ” bukan lagi ” jadi lumbung kemiskinan dan rentan miskin yang data BPS ada 49,8 % dari 40 juta petani dalam arti luas.

Data BPS, kebutuhan beras 116 kg/kapita/tahun atau 2,55 juta ton/bulan atau 30,6 juta ton/tahun. Beras perannya dominan hingga 76%, sekalipun sudah diambil pangsa pasarnya oleh gandum 28%. Jika ditabulasi Hukum Pareto 20/80, beras masuk pertama masalahnya. Mengatasi beras sama artinya telah kelar 80% dari total masalah pangan dan kemiskinan bangsa.

Neraca beras dan PPIC (Production Planning and Inventory Control) beras. Tahun 2022 BPS melaporkan produksi beras 31 juta ton, tapi faktanya untuk kebutuhan rill 30,6 juta ton/tahun masih kurang. Lalu impor tahun ini saja 3,5 juta ton. Berarti rill produksi beras hanya 30,6 juta ton – 3,5 juta ton = 27,1 juta ton/tahun. Karena kurang atau tidak swasembada, lalu impor, dari pada inflasi melambung tinggi.

PPIC beras, daya dukung lahan. Luas sawah baku hanya 7,1 juta hektar tapi semua belum bisa tanam 2 kali dalam setahun masih 1,5 kali. Atau IP 150. Rillnya hanya 10,6 juta hektar luas tanam padi karena jumlah bendungan dan irigasi yang sangat minim. Jika bendungan ada maka bisa 2 kali tanam atau IP200 jadilah 14,2 juta hektar luas tanam padi.

Simulasi kebutuhan beras di masa mendatang. Jika mengacu data BPS jumlah penduduk saat ini 273,8 juta jiwa dan pertumbuhan jumlah penduduk maka tahun 2030 diprediksi jumlah penduduk Indonesia 300 juta jiwa. Artinya tahun 2030 akan butuh beras sebanyak 300 juta jiwa x 116 kg/kapita = 35 juta ton beras/tahun. Apa strategi dan rencana konkret terukur agar goal 35 juta ton/tahun ?

Tentu alternatif solusinya intensifikasi, ekstensifikasi dan campuran dari keduanya. Jika intensifikasi maka kekurangan 35 juta ton – 27,1 juta ton produksi tahun ini = 8,1 juta ton. Akan setara dengan kurang luas tanam 8,1 juta ton : 2,56 ton beras/ha = 3,2 juta hektar lagi luas tanamnya. Dari mana lahannya ?

Jika intensifikasi, maka kekurangan 8,1 juta ton : 10,6 juta hektar = 780 kg beras/ha. Setara 1,7 ton GKG/ha. Padahal selama ini produktivitasnya hanya 5,2 ton GKG/ha (BPS). Artinya harus inovatif yang mendongkrak gabah dari 5,2 GKG/ha harus jadi 7 GKG/ha seluas 10,6 juta hektar tanaman padi kita. Atau peningkatan luas tanam pada lahan sawah, dengan bendungan irigasinya.

Kesimpulan ;

1. Sudah tidak jamannya lagi kita kampanye Pemilu hanya dengan narasi halusinasi non terukur konkret cara menempuhnya yang bisa dikaji dengan keilmuan. Apalagi kalau hanya sibuk saling menjelek – jelekkan. Menunujuk satu jari kejelekan orang, lupa ada 4 jari menunjuk banyaknya kejelekan dirinya sendiri.
2. Sudah saatnya memaparkan visi, misi dan targetnya. Cara menempuhnya bagaimana dan lewat mana yang mudah dikaji oleh publik. Ini sangat penting bagian dari proses edukasi publik cara berpolitik pertanian. Pertanian, petani dan pangan mustahil bisa maju swasembada lalau tidak impor, jika politisi tidak berpihak nyata.
3. Konkretnya janji kebijakan politiknya dengan anggaran sekian persen dari APBN, akan dialokasikan ke pertanian dan pedesaan fokusnya akan mendanai hal tertentu berikut ini. Agar petani sejahtera, karena harga pokok produksi (HPP) rendah sehingga pangan murah wajar terjangkau oleh daya beli rakyat Indonesia.

Salam 🇮🇩
Wayan Supaadno
Pak Tani
HP 081586580630