Data BPS menunjukkan setidaknya setiap tahun lahan pertanian pangan alih fungsi jadi perumahan, industri dan lainnya seluas 110.000 hektar sawah, utamanya tadah hujan.
Utamanya di pinggiran kota besar selalu jadi korban alih fungsi lahan. Ini hal sangat logis saja. Sebab utamanya linier dengan penambahan jumlah penduduk 3 jutaan jiwa/tahun.
Konsekuensi logisnya butuh lahan untuk perumahan, butuh lahan untuk tempat kerja misal jadi kawasan industri, peningkatan infrastruktur dan kebutuhan lainnya.
Lazimnya 1 hektar lahan untuk 50 unit rumah penduduk yang terencana oleh pengembang perumahan. Juga bisa menampung ratusan hingga ribuan orang tenaga kerja.
Jika jadi pabrik produk hilir, yang juga menampung anak petani dapat kerja dan menampung hasil tani agar ada kepastian pasarnya. Faktor efek domino positif ini yang jarang dipahami.
September 2024, pemerintah memberi stimulus meniadakan pajak PPN bagi semua pembeli rumah. Yang saat ini Indonesia defisit rumah minimal 15 juta unit. Agar kesehatan masyarakat terjaga.
Kebijakan bebas pajak dan subsidi pembelian rumah rakyat dengan KPR (kredit pemilikan rumah) ini juga merangsang alih fungsi lahan. Saat ini kurang rumah 15 juta unit beserta fasos fasumnya, luas 10 juta hektar.
Proses alih fungsi lahan demi rumah, pabrik demi tercipta lapangan kerja dan demi infrastruktur agar harga pokok produksi (HPP) rendah semua produk nasional karena ongkos kirimnya rendah. Korbannya kedaulatan pangan terancam.
Solusinya ” Jaga Neraca Luas Sawah ” kita. Jika berkurang maka harus ditambah luasnya sawah (cetak sawah). Agar daya dukung imbang dengan kebutuhan pangan dan impor terminimalkan. Ini harus kita sadari bersama.
Konkretnya, selama 30 tahun terakhir ini jumlah penduduk kita tambah 100 juta jiwa. Kesemuanya butuh rumah dan lapangan kerja, yang mengorbankan lahan pertanian di pinggiran kota. Tapi selama 30 tahun nyaris tanpa cetak sawah baru.
Sisi lain kebutuhan pangan juga naik terus, linier dengan penambahan jumlah penduduk. Sebanyak 114 kg beras/kapita/tahun. Kumulatifnya saat ini butuh 3 juta ton beras/bulan. Ini tidak bisa ditawar – tawar lagi. Harus ada beras. Titik.
Sehingga sangat tepat kebijakan pemerintah Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Punya target cetak sawah 4 juta hektar. Saat ini ribuan excavator cetak sawah lahan rawa di Sumatera Selatan, Kalteng dan Merauke Papua.
Luas sawah baru 4 juta hektar akan mengganti sawah yang alih fungsi selama ini. Lazimnya akan menghasilkan beras 2,56 ton/ha/musim x 2 musim saja x 4 juta hektar = 20,5 juta ton beras/tahun. Nol impor lagi. Kedaulatan pangan terwujud.
Logikanya selain padi bisa menanam 2 musim masih bisa ditanam jagung 4 juta hektar x 1 musim x 6 ton/ha = 24 juta ton jagung/tahun. Membendung impor jagung. Otomatis harga pakan ikan, ayam dan lain turun. Harga daging ayam juga turun.
Efek dominonya, petani makmur sejahtera. Anak petani dapat lapangan kerja di pedesaan. Morilnya tinggi. Lalu semangat mewariskan profesi taninya kepada anak cucunya. Baik agro di hulu maupun hilir inovatif. Solutif konkrit causatic bangsa Indonesia, karena cinta rakyat.
Salam Inovasi 🇮🇩
Wayan Supadno
Pak Tani
HP 081586580630