Persentase APBN yang bersumber dari pajak ;
Tahun 2025. Berdasarkan Laporan APBN 2025, lebih dari 82,1% penerimaan negara, yang mencakup pajak, bea, dan cukai, berasal dari sektor perpajakan .
Tahun 2024. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan media GoodStats, kontribusi perpajakan, termasuk pajak, bea, dan cukai, mencapai 82,4% dari total penerimaan negara .
Tahun 2023. Kementerian Keuangan melaporkan bahwa pada 2023, jika ditambahkan komponen bea dan cukai, maka kontribusi keseluruhannya mencapai 77,6%.
Dari data di atas mencerminkan dari tahun ke tahun kontribusi pajak untuk APBN makin mendominasi. Pertanda pemerintah “tidak kreatif” dalam mencari sumber dana selain pajak.
Sisi lain, aset BUMN yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sebanyak USD 1.000 triliun atau setara Rp 16.000 triliun. Laba konsolidasi cuma Rp 304 triliun pada tahun 2024. Hanya berapa persen ? Duuuh. Sangat menyedihkan.
Ini bagi sebuah perusahaan sangat tidak efisien dan kurang produktif. Pasti banyak anak perusahaan yang merugi, tentu ada juga yang laba dan bahkan tak jarang APBN menyuntik lagi modal kerjanya.
Konkretnya PT Wijaya Karya, karena terlibat kasus korupsi banyak proyek mangkrak (ada pada video berikut) yang nilainya triliunan. Padahal jika dijual cepat bisa membantu APBN. Agar jadi dana segar bisa diproduktifkan.
Lahan PTPN ratusan ribu hektar, pernahkah dihitung berapa apresiasinya laba dalam setahunnya dalam indeks luas per hektarnya ? Nol. Tidak pernah sama sekali. Karena saya Pak Tani, ini membuat menetes air mata batin saya.
Begitu juga lahan dan tanah bekas kantor atau gudang milik PT Sang Hyang Seri, PT Pertani atau PT Berdikari. Banyak berserakan di seluruh negeri ini tanpa kajian berapa hasilnya per tahunnya ? Juga tiada penertiban.
Pada bidang perbankan milik BUMN juga sangat rendah laba kumulatifnya dibanding aset yang dimiliki. Bahkan beberapa waktu ini BRI justru terlibat korupsi mulai direksi sampai di bawah, diselimuti kasus memilukan.
Tentu masih banyak lagi aset BUMN yang tidak produktif sesuai harapannya. Idealnya jika aset Rp 16.000 triliun labanya minimal Rp 3.200 triliun atau 20%/tahun. Bukan cuma Rp 304 triliun, menyedihkan sekali. Saya yakin ada pemborosan ekstrem.
Artinya banyak pengeluaran yang tidak logis mengurangi labanya. Misal gaji komisaris dan direksinya. Jangan-jangan merugipun masih besar gaji komisaris dan direksinya. Sehingga harga pokok produksi (HPP) nya sangat tinggi.
Aset milik BUMN yang milik seluruh rakyat Indonesia harus dikaji ulang. Harus lebih efisien dan produktif lagi. Kasihan sekali rakyat dan utamanya pengusaha jika beban pajak terus melilit pinggang beban beratnya.
Tentu masih sangat banyak sumber dana untuk APBN bukan pajak. Asal mau kreatif lagi cara cari dana untuk APBN. Ngenes lagi, banyak pejabat perpajakan hidupnya bermewahan yang menyilaukan masyarakat sekitar.
Termasuk saya, silau melihat tetangga pegawai pajak hidupnya berlebihan mewahnya. Karena pajak saya juga miliaran jumlahnya. Mumet berat jadi pengusaha saat ini. Besar harapan saya ini jadi atensi Presiden Prabowo.
Salam Integritas 🇮🇩
Wayan Supadno
Pak Tani
HP 081586580630